Program Pembangunan Desa di Badung Diminta Selaras dengan Kebijakan Kabupaten, Pariwisata Tetap Libatkan Masyarakat
Arah pembangunan desa di Kabupaten Badung kembali mendapat perhatian. Pemerintah Kabupaten Badung meminta seluruh program pembangunan di tingkat desa berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten, terutama dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendukung pariwisata yang berkualitas.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin, 14 September 2026.
Rakor yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung tersebut diikuti seluruh camat dan perbekel se-Kabupaten Badung. Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja desa dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten.
Program Desa Harus Terhubung dengan Kebijakan Kabupaten
Bupati Adi Arnawa menekankan pentingnya keterkaitan antara program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Badung.
Penyelarasan tersebut dinilai penting agar berbagai potensi yang dimiliki desa dapat dikembangkan secara lebih terarah. Dengan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa, program yang dijalankan di tingkat bawah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah juga ingin potensi ekonomi lokal menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Badung, terutama dalam mendukung visi pariwisata yang berkualitas dan tetap berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Masyarakat Desa Diminta Jadi Pelaku Pariwisata
Salah satu poin penting dalam arahan Bupati Badung adalah keterlibatan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pariwisata.
Desa tidak diharapkan hanya menjadi lokasi berlangsungnya aktivitas pariwisata. Masyarakat setempat justru didorong menjadi pelaku yang memperoleh manfaat dari perkembangan sektor tersebut.
Karena itu, desa diminta lebih kreatif mengoptimalkan berbagai potensi seperti BUMDes, UMKM, ekonomi kreatif, dan desa wisata. Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan mampu membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertumbuhan pariwisata perlu memberikan dampak yang lebih luas, termasuk kepada masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi.
Aspirasi Desa Perlu Segera Diinventarisasi
Selain membahas sektor ekonomi, pemerintah juga meminta berbagai aspirasi dari perbekel segera diinventarisasi.
Persoalan yang perlu dipetakan mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, hingga keamanan. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah kabupaten dan desa dapat melakukan koordinasi lintas kewenangan ketika muncul persoalan di lapangan.
Langkah ini diharapkan membuat kebutuhan masyarakat desa lebih mudah diidentifikasi sekaligus mempercepat penanganan terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Pertanian dan Pariwisata Perlu Berjalan Bersama
Pembangunan ekonomi Badung juga diarahkan agar tidak hanya bergantung pada pertumbuhan pariwisata. Hubungan antara sektor pertanian dan pariwisata turut menjadi perhatian dalam arahan Bupati.
Pengembangan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan lingkungan dan budaya Bali. Dengan demikian, kemajuan ekonomi tidak harus mengorbankan nilai-nilai lokal yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat.
Konsep tersebut menjadi penting bagi Badung karena perkembangan pariwisata yang cepat perlu diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan serta keberadaan masyarakat lokal.
Dana Desa dan Program Prioritas 2026
Dalam rakor tersebut, Kepala DPMD Badung Komang Budi Argawa melaporkan realisasi Dana Desa 2026 untuk 46 desa mencapai Rp16,08 miliar atau telah terserap 100 persen.
Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pagu Rp39,22 miliar telah terealisasi sebesar 63,35 persen hingga 31 Agustus 2026.
Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tercatat 46,88 persen dari pagu Rp873,50 miliar. Adapun Retribusi Daerah mencapai 62,83 persen dari pagu Rp20,16 miliar.
Untuk 2026, sejumlah program prioritas pembangunan desa diarahkan pada bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk meningkatkan sumber daya manusia, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
Pembangunan Badung Diharapkan Lebih Merata
Penyelarasan program desa dengan kebijakan kabupaten diharapkan dapat membuat pembangunan Badung berjalan lebih terintegrasi.
Di tengah perkembangan pariwisata yang terus menjadi salah satu penggerak ekonomi, masyarakat desa memiliki peran penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh sektor usaha tertentu.
Penguatan UMKM, BUMDes, ekonomi kreatif, desa wisata, pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan desa bukan hanya mendukung kemajuan Kabupaten Badung, tetapi juga memastikan masyarakat lokal ikut menjadi bagian utama dari perkembangan pariwisata dan ekonomi daerah.