PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memberikan sanksi kepada ratusan SPBU yang dinilai tidak memenuhi ketentuan penyaluran maupun operasional. Dari total 237 sanksi di wilayah Jatimbalinus, sebanyak 139 SPBU berada di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Data tersebut mencakup periode Januari hingga 3 September 2026.

Bali Mencatat 105 SPBU yang Disanksi

Dari 139 SPBU di Bali dan kawasan Nusa Tenggara, jumlah terbesar berada di Bali. Sebanyak 105 SPBU di Bali mendapatkan sanksi.

Sementara itu, tiga SPBU berada di Nusa Tenggara Barat dan 31 SPBU lainnya berada di Nusa Tenggara Timur. Di seluruh wilayah operasional Jatimbalinus, jumlah sanksi mencapai 237, dengan 98 di antaranya berada di Jawa Timur.

Pelanggaran Berkaitan dengan Penyaluran BBM

Pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketidaksesuaian penyaluran BBM bersubsidi, ketidakpatuhan terhadap aturan operasional, serta persoalan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Jenis sanksi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing SPBU. Bentuknya mulai dari teguran atau surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap penyaluran BBM agar berjalan sesuai ketentuan. Terutama untuk BBM bersubsidi yang memiliki aturan distribusi dan sasaran penerima.

Lebih dari 900 SPBU Mendapat Pembinaan

Selain memberikan sanksi, Pertamina juga melakukan pembinaan. Lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional Jatimbalinus telah mendapatkan pembinaan untuk memastikan standar pelayanan dan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan.

Pengawasan juga dilakukan melalui pemantauan kegiatan operasional, evaluasi transaksi dan penyaluran BBM, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat.

Pertamina menyatakan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan dan tindakan dapat diberikan sesuai tingkat pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.

Bagi masyarakat, pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kualitas pelayanan SPBU sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.