Pemerintah Provinsi Bali kembali mengkaji penerapan upah minimum sektoral untuk menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan karakteristik Bali sebagai daerah pariwisata.

Kajian tersebut dilakukan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau Brida dengan melibatkan para ahli. Pemerintah membuka kemungkinan penerapan skema tersebut mulai 2027 apabila hasil kajian memungkinkan.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu di Denpasar pada 7 September 2026.

Sektor Pariwisata Jadi Perhatian

Pemprov Bali menilai sektor pariwisata memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya.

Karena itu, formula pengupahan tidak ingin diterapkan secara sama rata untuk seluruh bidang usaha.

Menurut Koster, lebih dari 60 persen struktur ekonomi Bali bertumpu pada pariwisata. Pemerintah kemudian melihat perlunya perhitungan yang lebih spesifik agar kebijakan upah dapat diterapkan secara proporsional.

Akomodasi dan Makanan-Minuman Jadi Sasaran

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menyebut sektor yang didorong dalam penerapan upah minimum sektoral adalah penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman.

Formula tersebut nantinya dapat memberikan nilai upah yang berada di atas UMK standar apabila parameter penguat sektor diterapkan.

Pembahasan angka tersebut masih berlangsung di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Bali maupun kabupaten/kota.

Berapa Upah Minimum Bali Saat Ini?

Untuk 2026, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan.

Sementara itu, upah minimum sektoral provinsi untuk sektor pariwisata, akomodasi, makanan, dan minuman berada di angka Rp3.267.693 per bulan.

Untuk UMK 2026, Badung menjadi daerah dengan angka tertinggi, yaitu sekitar Rp3,79 juta, disusul Denpasar sekitar Rp3,49 juta dan Gianyar sekitar Rp3,31 juta.

Formula 2027 Masih Dikaji

Pemerintah belum menetapkan angka baru untuk 2027.

Pembahasan masih mengacu pada perkembangan ekonomi Bali serta proyeksi inflasi. Pemerintah daerah menyatakan penetapan UMP dan UMK akan mengikuti tahapan dan formula yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Artinya, angka yang nantinya berlaku untuk 2027 belum dapat dipastikan saat ini.

Pemerintah Diminta Tetap Perhatikan Dunia Usaha

Kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Pemprov Bali menilai kenaikan upah harus dihitung dengan cermat agar peningkatan kesejahteraan pekerja tetap dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada usaha yang memiliki kemampuan berbeda.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sektor pariwisata sedang dikaji secara khusus.

Kesimpulan

Pemprov Bali kembali mengkaji penerapan upah minimum sektoral untuk menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan karakter daerah pariwisata.

Sektor akomodasi serta makanan dan minuman menjadi perhatian utama. Jika hasil kajian memungkinkan, skema tersebut berpeluang diterapkan pada 2027.

Untuk saat ini, masyarakat masih harus menunggu hasil kajian dan keputusan resmi mengenai formula maupun besaran upah minimum tahun berikutnya.