Musim kemarau 2026 di Bali masih membutuhkan kewaspadaan. Berdasarkan pemantauan BPBD Bali, kondisi kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering, dan memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah.

Situasi tersebut berpotensi meningkatkan berbagai risiko, mulai dari kekeringan dan krisis air bersih hingga kebakaran hutan, lahan, permukiman, dan tempat pengelolaan sampah.

Kekeringan Mulai Menekan Ketersediaan Air

Dampak kekeringan telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Bali. BPBD mencatat 529 KK terdampak di Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung.

Penurunan debit sumber air menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Ketika musim kemarau berlangsung panjang, masyarakat yang bergantung pada sumber air lokal menjadi lebih rentan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Pemerintah kemudian meningkatkan distribusi air untuk membantu wilayah yang terdampak.

Risiko Kebakaran Ikut Meningkat

Kondisi lahan yang semakin kering juga meningkatkan potensi kebakaran. BPBD mencatat sejumlah kejadian kebakaran lahan dan hutan di berbagai wilayah Bali.

Di Buleleng, salah satu kebakaran di Kecamatan Gerokgak tercatat mencapai sekitar 91,52 hektare. Di Nusa Penida, kebakaran juga pernah melanda sekitar 15 hektare kawasan hutan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat memicu api.

Tempat Pengolahan Sampah Ikut Diwaspadai

Risiko kebakaran selama kemarau tidak hanya menyasar hutan dan lahan kosong. Tempat pengolahan sampah juga menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapatkan perhatian.

Material kering yang menumpuk dapat membuat api lebih mudah menyebar apabila terjadi kebakaran. Karena itu, pemantauan terhadap fasilitas pengelolaan sampah juga diperlukan.

Mitigasi Tidak Cukup Hanya Saat Krisis

BPBD Bali menilai penanganan kekeringan perlu diarahkan pada langkah mitigasi jangka panjang. Penguatan sumber air, infrastruktur penyimpanan, jaringan distribusi, sistem pemantauan, dan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting.

Artinya, penanganan tidak hanya dilakukan ketika sumur warga mulai mengering atau ketika distribusi air sudah dibutuhkan.

Kesiapan infrastruktur dan pemantauan sejak awal dapat membantu pemerintah merespons lebih cepat apabila kondisi kemarau semakin berat.

Masyarakat juga memiliki peran penting dengan menghemat air dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.