Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Bali 2026 kembali menjadi perhatian di tingkat DPRD Provinsi Bali. Sejumlah fraksi meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran serta realisasinya.

Salah satu sorotan datang dari Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali yang meminta Pemerintah Provinsi Bali membuka secara lebih detail penggunaan dana dalam perubahan APBD 2026.

Penggunaan Anggaran Jadi Perhatian

Pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja. DPRD juga menyoroti bagaimana anggaran tersebut nantinya digunakan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

Fraksi Gerindra-PSI meminta eksekutif menjelaskan secara rinci penggunaan PWA serta pinjaman daerah dalam dokumen perubahan APBD 2026.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Modal Ikut Disorot

Selain penggunaan dana, rendahnya realisasi belanja modal dan retribusi juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.

Belanja modal memiliki peran penting karena berkaitan dengan pembangunan maupun pengadaan aset yang dapat mendukung pelayanan publik.

Karena itu, realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah program pemerintah berjalan sesuai target.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Berubah

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana 2026. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp6,6 triliun.

Perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal serta kebutuhan program pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan.

Transparansi Diharapkan Jadi Perhatian

Dengan semakin besarnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, transparansi penggunaan anggaran menjadi hal penting.

Pembahasan di DPRD diharapkan dapat menghasilkan perubahan APBD yang lebih terukur, realistis, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Bali.

Pengawasan terhadap realisasi anggaran juga penting agar program yang telah direncanakan tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan.